LP2NU Kritik Wacana Impor Beras Pemerintah Membuat Petani Tuban Pesimis

SENTIR ■ Rencana impor beras 1 juta ton, dua menteri Jokowi yakni Menteri Koordinator (Menko) bidang perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, mendapat kritikan di sejumlah daerah.

Kali ini dari Badan otonom NU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LP2NU Kabupaten Tuban, Mukson yang mengungkapkan bahwa wacana impor beras pemerintah bersamaan puncak musim panen raya petani akan mencidrai petani seluruh negeri.

"Sangat menyakitkan hati petani," kata ketua LP2NU Tuban Muhson di konfirmasi wartawan, Minggu (21/03/2021)

Menurut LP2NU di saat pemulihan ekonomi masa pandemik covid-19, sebelumnya masyarakat sudah merasakan menurunan pendapatan ekonomi, para nahdliyin atau warga NU sebagaian besar menggantungan mata pencaharian dari sektor pertanian. Tentu adanya rencana impor beras sangat terpengaruh langsung ke petani akibat kebijakan pemerintah yang ngotot akan datangkan beras Thailand tersebut.

"Kalau kebijakan impor ini benar dan diteruskan pemerintah. Tentu para petani tersakiti mungkin tahun- tahun mendatang para petani alergi bercocok tanam. Karena petani - petani sangat tercidrai dan sangat menyengsarakan nasibnya," ungkap Muhson yang juga menjabat komisi III DPRD Tuban dari Fraksi PKB

Muhson mengajak seluruh badan otonom NU dan para petani, untuk mendesak pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan impor beras meski dengan dalih iron stock seperti dikatakan kemendag Muhammad Lutfi.

"NU sangat berkepentingan dengan kebijakan impor ini. sebab sebagian besar warga NU merupakan petani. LP2NU sebagai lembaga bergerak bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi Kelautan. Akan terus suarakan serta mendampingi suara kelompok masyarakat bawah untuk Maslahatul ummah," imbuhnya

Muhson di kesempatan bersama para petani itu memaparkan bahkan provinsi Jawa Timur telah menjadi lumbung pangan Nasional, tertinggi diantaranya kabupaten Tuban di tahun 2020, untuk suksesi ketahanan pangan Nasional yang di dapuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Tercatat konsumsi beras masyarakat Tuban per bulan dari asumsi jumlah penduduk di 2020 sama dengan tahun 2019. Dimana tahun lalu jumlah penduduk di 20 kecamatan Kabupaten Tuban, kisaran 1.315.155 jiwa, sehingga kebutuhan akan beras kisaran 13,52 ton per bulan.

"Swasembada atau ketahan pangan kapan ? kalau impor beras akan terus dilaksanakan. Sebab angka menunjukkan kebutuhan beras masih surplus,'' terangnya

Sedangkan pada kajian dilakukan P2NU di salah satu kecamatan penghasil padi, petani sengsara di harga jual dan juga biaya kebutuhan tenaga kerja pertanian yang kian mahal, belum lagi persoalan penyakit hama tanaman yang dirasakan para petani.

"Kalau dua minggu lagi puncak panen, harga jual gabah anjlok. kasihan petani po'peh / tidak untung - tidak rugi," paparnya

Hasil kajian dan pengembangan LP2NU dikatakan Muhson mengasumsikan dalam wilayah satu kecamatan misalnya di Senori kabupaten Tuban, yang akan panen raya di luas lahan 4000 Ha. Akan menghasilkan 6 ton produksi dari lahan 1 Ha.

"Itu sudah berapa ribu ton jika di jumlahkan 20 kecamatan kabupaten Tuban. Sebab itu banom LP2NU meminta pemerintah, untuk tidak mengimpor beras dengan dalih iron stok.

Jangan sampai impor dilakukan. Pasti menyakitkan hati petani di wilayah negeri," pintanya

Pernyataan Muhson sejalan dengan data paparan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tuban, hingga akhir 2020, hasil produksi pertanian di Tuban masih surplus.

Dari 2 sektor penyumbang lumbung pangan nasional yakni komoditas padi dan jagung. Dimana tahun 2020 hasil produksi padi di prediksi akan mencapai 627.952 ton gabah. dalam kondisi ekonomi stabil seperti tahun 2019. Hanya mengalami penurunan sekitar 7.000 ton.

"Artinya tetap mengalami surplus di kisaran 60,97 persen atau setara 240.956 ton. Tidak jauh beda tahun sebelumnya juga surplus sekitar 61,41 persen atau setara 245.437 ton gabah," imbuh politisi asal Kecamatan Senori yang aktif dalam kegiatan pertanian dan sosial tersebut.

Oleh sebab itu, Mukson selaku ketua LP2NU mempertanyakan kebijakan impor dengan singkronisasi teknis pelaksanaan ketahanan pangan Nasional yang di kampanyekan kementerian pertanian jauh sebelum ramai wacana impor beras oleh Menko perekonomian dan kemendag tersebut.

"Swasembada maupun ketahanan pangan kalau tidak diarahkan mulai pengelolaan dan hasil penjualan pertanian tidak tertata dengan baik. Maka Tuban yang notabenya sebagai lumbung pangan nasional oleh Kementan, akan tergerus seiring pesimisnya para petani dengan langkah di ambil oleh Kementerian berbeda yakin Menko dan Mendag tersebut," paparnya

Sebab itu, LP2NU tetap optimistis dengan ketersediaan lumbung pangan sebagai ketahanan pangan yang akan menghadapi musim panen raya di bebarapa wilayah kota / kabupaten provinsi di Indonesia.

"Jadi tidak perlu menerima kebutuhan impor beras. Karena petani Tuban dalam kebutuhan pangan dapat berpenuhi dan masyarakat tidak perlu resah. Namun sebaliknya kalau

kebijakan impor beras diteruskan pemerintah akan membuat petani kian resah dan was - was bahkan alergi bercocok tanam karena ketidak keberpihakan pemerintah terhadap harga jual dan nasib para petani."

Pewarta Ahmad

Foto : Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau LP2NU Kabupaten Tuban, Mukson saat bersama para petani yang resah harga jual gabah anjlok.